PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ORANG - Ferdian Deny Prayuda (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Ferdian Deny Prayuda, Setiawan Noerdajasakti, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: fdeny18@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap orang, dimana makna frasa penelantaran dalam Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci. sehingga terjadi perbedaan penafsiran antara penegak hukum dengan Undang-undang sehingga sulit ditemukan pertangungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran tersebut. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normatif karena jenis penelitian ini dirasa tepat untuk digunakan sebagai bahan pembentukan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap orang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa Penelantaran berasal kata “terlantar” yang dimaknai beberapa hal yaitu: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata kerja “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan. Kemudian dalam konteks pertanggungjawaban pidana, yang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penelantaran menurut pasal 304 adalah setiap orang yaitu seluruh anggota keluarga (menurut hukum) ataupun lembaga panti asuhan yang berdasarkan perjanjian atau persetujuan wajib memelihara orang yang sengsara atau terlantar. Dan menurut pasal 9 UU PKDRT yang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penelantaran yaitu seluruh anggota keluarga yang didasari atas perkawinan sehingga menimbulkan kewajiban untuk memelihara anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga dan termasuk asisten rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama keluarga tersebut. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, makna frasa penelantaran, pelaku tindak pidana, penelantaran ABSTRACT This research discusses the liability held by a criminal neglecting a person. The word ‘negligence’ in the law concerned is mentioned but not elaborated. This issue may lead to multi-interpretation arising between law enforcers and laws, making it hard to trace the liability held by the perpetrator of the negligence. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. These methods were used since they were deemed relevant to the matter of liability held by the perpetrator of the negligence of a person. The research result has found out that the term ‘negligence’ could give different meanings: not taken care of, not well provided, neglected life, not cared for, not looked after, abandoned. The verb ‘neglect’ means leaving someone or something not taken care of, neglected, while the noun ‘negligence’ is the process of neglecting someone or something. In terms of liability, the responsibility to take care of a neglected person following the negligence according to Article 304 goes to every person including all family members (according to law) or an orphan house under an agreement or a contract. Article 9 of Law concerning Abolishment of Domestic Violence (PKDRT) asserts that all family members have the liability over negligence of a person according to marriage, and this leads to taking care of another family member within the scope of a household. This gives rise to the liability to take care of other family members in a household, including maids sharing the same roof with the family members