PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN - John Supra Nadi Simanullang (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
John Supra Nadi Simanullang, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: johnmanullang5@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetаhui dan menganalisis Bagaimana pertanggungjawabkan pidana anggota koperasi dalam Undang-Undang Koperasi dan Bagaimana seharusnya rumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana koperasi jika melakukan penipuan. Pasal 34 Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap pengurus koperasi saja. Sehingga terdapat celah bagi anggota yang melakukan tindak pidana penipuan baik mengatasnamakan koperasi maupun melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan anggota atau pengurus lainnya, anggota tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan yuridis kualitatif dengan langkah-langkah interpretasi. Dаri hаsil penelitiаn dengаn metode di аtаs,, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian ini yakni anggota koperasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas keterlibatan dalam suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dikarenakan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yakni pasal 34 hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap pengurus koperasi saja. Sehingga diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap anggota koperasi untuk meminimalisir potensi dilakukannya suatu tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan atau dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam dan agar pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dan ganti rugi atas kerugian yang diderita atas tindak pidana tersebut. Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Penipuan, Anggota Koperasi ABSTRACT This research aims to investigate and analyze the liability of saving and loan cooperative’s members as in Law concerning Cooperative and the formulation of the regulatory provision concerning the liability of the cooperative over fraud. Article 34 of Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 concerning Cooperative only governs the liability weighted on the staff in charge of the cooperative. This leaves a loophole for fraud that is possibly committed by cooperative’s members using the name of the cooperative, or it possibly allows them to commit a crime together with other staff in charge. Following this situation, the members concerned are not forced to be liable for what they have committed. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed according to qualitative-juridical methods and interpretation. The research result learns that the members of cooperative cannot take the liability for their involvement in fraud under the name of the cooperative since Article 34 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperative only governs the liability that cooperative staff have to take. Thus, further regulations regulating the fraud committed by the members of the cooperative are required to shrink the possibility of using the name of the staff of the cooperative over the fraud and to let the members concerned take the liability and be responsible for the compensation they have to pay over this fraud. Keywords: Saving and loan cooperative, fraud, cooperative’s members