TOLOK UKUR PELANGGARAN HAK ATRIBUSI PADA KARYA CIPTA DIGITAL FILM DAN FOTOGRAFI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-Hki/2014 Dan Putusan Pengadilan California Utara No.15-Cv-04324-WHO) - Salwa Azzahra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Salwa Azzahra, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: salwaazzahra777@gmail.com ABSTRAK Hak atrisbusi adalah salah satu hak yang terdapat dalam cakupan hak moral terkait hak cipta suatu karya cipta yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya. Hak artibusi atau hak peternitini pada dasarnya merupakan hak untuk mengklaim kepengarangan atas suatu karya. Hal ini melibatkan hak pencipta untuk menyebutkan namanya dan menetukan nama yang akan dicantumkan dalam ciptaannya dalam batasan-batasan wajar ketika karya tersebut diproduksi. Selain itu pencipta yang telah mencantumkan namanya pada ciptaan dan salinan ciptaanya harus tetap dicantumkan namanya pada semua salinan, terjemahan atau reproduksi yang diterbitkan, walaupun hak ekonominya telah beralih. Pengaturan terkait hak atribusi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun dalam Undang-undang tersebut belum mengatur terkait tolok ukur pelanggaran hak atribusi pada setiap karya. Sehingga didalam penelitian ini akan menganalisis tolok ukur pelanggaran hak atribusi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Pengadilan California Utara No. 15-Cv-04324-WHO. Sehingga melalui dua pendekatan tersebut nantinya diharapkan dapat memberi gambaran kategori pelanggaran hak atribusi pada karya film dan fotografi yang akan menjadi tolok ukur pelanggaran. Kata Kunci: Hak Atribusi, Pelanggaran Hak Atribusi, Karya cipta Film dan Fotografi ABSTRACT Attribution right holds a moral scope of creation copyright given to a creator. An attribution right is the basis to claim a creation. This right determines or mentions the name embedded in the creation within accepted scopes when the creation is launched. The name embedded in creation should also be attached to all copies, translated documents, or reproduced creations launched although the economic right has been transferred. Attribution right is regulated in Article 5 Paragraph (1) letter a and b of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright but not the scopes of the violation of attribution right of each creation. Departing from this issue, this research finds out the scopes of the violation as in Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 350K/Pdt.Sus-HKI/2014 and Court Decision of North California Number 15-Cv-04324-WHO. These two approaches are expected to present the description of which category the violation is involved in a film and photography creation that should set the scopes of the violation. Keywords: attribution right, violation of attribution right, film and photography as creation