URGENSI PEMBENTUKAN HOLDING BUMN ASURANSI SEBAGAI RESTRUKTURASI DAN UPAYA PENANGANAN JIWASRAYA - Abraham Astral (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Abraham Astral, Sihabuddin, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: abrahamrantesalu@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan urgensi pembentukan holding BUMN asuransi dimana pembentukan holding tersebut dikatakan sebagai salah satu restrukturasi dan upaya penanganan dari terjadinya kasus jiwasraya yang mengalami gagal bayar dan merugikan negara serta nasabah yang merupakan masyarakat indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketertarikan penulis dalam menganalisa makna serta pembentukan holding BUMN asuransi itu sendiri karena istilah holding masih belum banyak dipergunakan ataupun diadaptasi oleh masyarakat. Tidak terlepas juga menganalisa terkait urgensi atau hal apa saja yang mendorong pembentukan holding BUMN asuransi tersebut sehingga dapat disebut sebagai restrukturasi dan penanganan dari adanya kasus jiwasraya. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian mencoba merumuskan dua masalah yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait holding company dan holding BUMN secara umum dan apa urgensi pembentukan holding BUMN asuransi bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga bisa dikatakan sebagai upaya restrukturasi dan penanganan jiwasraya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membahas persoalan hukum yang diteliti. Dalam pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa istilah terkait holding dengan holding BUMN mempunyai perbedaan yaitu dari segi permodalan serta anggaran serta kepemilikan saham dimana pada holding BUMN itu sendiri terdapat jenis saham berupa seri A Dwiwarna yang hanya secara khusus dimiliki oleh negara dengan konsep penguasaan kepemilikan holding untuk kepemilikan anggota (BUMN). Terkait konsep holding bumn itu sendiri sudah ada sejak lama akan tetapi penyebutan kata holding ataupun grup secara spesifik pada undang-undang tertentu khususnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN belum diatur karena itu menimbulkan permasalahan terkait pembentukan holding BUMN asuransi yang pada saat ini hanya berdiri berdasarkan peraturan pemerintah. Kata kunci: Urgensi, Holding, Restrukturasi ABSTRACT This research studies the urgency in the establishment of insurance state-owned enterprise (henceforth referred to as BUMN) holding as to handle the case of Jiwasraya that has failed to pay insurance claims to its clients, causing the loss both the state and clients have to take. This topic was picked simply because most people in Indonesia are not quite familiar with the term ‘holding’, while the author of this research was intrigued to find out what aspects encourage the establishment of insurance BUMN holding leading to the re-structurization and the handling of Jiwasraya’s case. Departing from these grounds, this research aims to formulate the two following problems: how are holding company and BUMN holding regulated? What is the urgency of the formation of insurance BUMN holding from the perspective of legislation, which involves the re-structurization and the handling of Jiwasraya’s case? This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and conceptual approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary materials obtained and analyzed using descriptive analysis. Departing from the analysis results, this research has found out that the term company holding differs from BUMN holding in terms of capital, budgeting, and shareholding. BUMN holding has the share called A Dwiwarna only owned by the state with the concept of the ownership of holding under the member ownership (BUMN). The concept of BUMN holding has been long established, while the term ‘holding’ or ‘group’ in Law Number 19 of 2003 has not been specifically regulated since it may lead to further issues regarding the establishment of insurance BUMN holding that currently exists only under government regulation. Keywords: urgency, holding, re-structurization