Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen) - Al Ahkof, Khamim (Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2019)
Dunia pariwisata di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang berprospek cerah dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan.Tentunya pengusaha di bidang kepariwisataan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik dari wisata yang dikelolanya. Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wisata yang ada. Daya tarik yang sedang gencar-gencarnya dipublikasikan oleh para pengelola wisata adalah spot foto wisata. Spot foto wisata adalah tempat berfoto atau tempat mengambil gambar di tempat wisata yang menjadi ikon wisata tersebut. Spot foto wisata ini merupakan istilah baru dalam dunia wisata. Dengan demikian, dalam proses pengambilan gambar pada spot foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisataÂ  oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi spot foto ini, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada spot foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur.Sedangkan, jika dilihat dengan maslahah mursalah praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut.Â Kata kunci: Penarikan Retribusi, Spot Foto, Maslahah Mursalah.Â