SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - Rhandu Inzany; Ivan Yulivan; Guntur Eko Saputro; Suwito Suwito; Susilo Adi Purwantoro; Kasih Prihantoro (Jurnal Inovasi Penelitian, 2022)
Perkembangan lingkungan strategis saat ini berdampak kepada munculnya ancaman factual dan potensial terhadap pertahanan negara, adanya Pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraini harus dapat diantisipasi secara nasional oleh Indonesia. Ketidakstabilan di bidang ekonomi khususnya penganggaran APBD akan mempengaruhi pertahanan bidang nirmiliter dan berimplikasi terhadap negara. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena ancaman yang terjadi memang bermain pada ranah intagible serta dapat membahayakan sistem keamanan nasional yang terancam. Dengan Transformasi birokrasi pemerintahan di laksanakan dalam rangka regenerasi sistem pemerintahan agar dapat berjalan responsif terhadap perubahan yang terjadi khususnya teknologi. Governance hadir menjadi pilihan utama, terutama dalam mengkolaborasikan tiga pilar utama penentu kebijakan, yaitu government, private sector, dan civil society. Untuk memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka keterbukaan informasi, hadirlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dalam keterbukaan informasi satu data dan satu sistem untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi terciptanya Transformasi Birokrasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk upaya mewujudkan transformasi birokrasi APBD yang diselenggarakan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka pertahanana nirmiliter. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan penelitian ini menganggap dapat menggambarkan masalah yang terjadi pada Implementasi Transformasi Birokrasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter. Penelitian ini adalah analis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang terjadi permasalahan sehingga sangat diperlukan menambah daya dukung untuk meningkatkan keberhasilan organisasi.