PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DALAM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) - Guruh Hidayat (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta mendiskripsikan kendala dan upaya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yurisdis sosiologis. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan sanksi pidana peraturan daerah terbukti masih lemah. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar penjualan minuman beralkohol. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui, penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Banyak upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang untuk menegakan peraturan daerah kota Malang, namun upaya tersebut mengalami berbagai kendala. Seharusnya Pemda kota Malang mengganti Perda kota Malang yang sudah ada dilakukan oleh Pemda kota Cirebon yang menerbitkan Perda kota Cirebon No. 4 tahun 2013 tentang Pelarangan dan Penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%.Kata Kunci : ketentuan pidana, pengawasan, pengendalian, minuman beralkohol