PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) - Sri Nurhidayati; Husnul Yakin (Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik, 2020)
Hak merupakan sesuatu yang sifatnya kodrati dan menjadi milik setiapmanusia, tidak terkecuali penyandang disabilitas. pemenuhan hak penyandangdisabilitas terakomodasi dalam bentuk program pemberdayaan. Di kabupatenSumbawa Barat, pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu fokus utamapembangunan serta terakomodasi dengan baik melalui regulasi. Tujuandilaksanakan penelitian ini yaitu a) mengidentifikasi pemberdayaan disabilitas diSumbawa Barat, b) model pemberdayaan yang dilakukan, dan c) faktorpendukung dan penghambat pemberdayaan. Untuk mencapai gambaran atas haltersebut, maka digunakanlah metode penelitian deksriptif kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemberdayaan disabilitas diKabupaten Sumbawa Barat berkutat pada pemberian bantuan jaminan sosial,alat bantu dengar dan kursi roda, serta kegiatan pelayanan kesehatan danpsikologis keliling. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan disabilitasmengacu pada teori George Edwrds (1980) yag di ukur pada empat faktor, yaitu :Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (perilaku), dan Struktur Birokratik.Pemberdayaan disabilitas yang terakomodir melalui Perda nomor 3 tahun 2016dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi semua elemen untuk mewujudkanpemberdayaan disabilitas yang tepat sasaran dan bermanfaat. Melaluipengawalan pada proses pendataan penyandang disabilitas, pengawasan, danevaluasi program pemberdayaan disabilitas.Saran yang dapat penulis berikan adalah pertama, perlu dilakukan inovasipemberdayaan disabilitas melakukan kegiatan pelatihan. Kedua, trauma centermenjadi kebutuhan urgen bagi perbaikan kesehatan dan psikologis penyandangdisabilitas.