Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden - Bayu Dwi Anggono (Pandecta Research Law Journal, 2014)
Dalam rangka menjadikan Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dan konsekuensi penegasan sistem pemerintahan presidensial yang dianut, maka pada perubahan ketiga UUD 1945  muncul kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung  oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia; menganalisis peran partai politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung; menganalisis praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan mengkaji cara membangun kerjasama partai politik berbasis konstitusi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pencarian jawaban terhadap permasalahan dan tujuan penelitian bersaranakan kerangka teori hukum normatif.  Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban, bahwa praktik kerjasama antar partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama ini (2004 dan 2009) belum sesuai dengan kehendak awal (original intent) para perumus perubahan UUD 1945 karena menciptakan kerjasama taktis yang bersifat sesaat. UUD 1945 menghendaki kerjasama partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diletakkan dalam dua prinsip besar yaitu: pertama, kerjasama partai politik diharapkan melahirkan kerjasama jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Kedua, kerjasama partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan ciri Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. In order to make the President and Vice President has a strong legitimacy and consequences of the affirmation of the presidential government system, thus in the third amendment of the 1945 Constitution stated that President and Vice President shall be directly elected by the people. The candidates of the President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that participating in general election. The objectives of this research are to analyze legal politics of direct elections of president and vice president in Indonesia; to analyze the role of political parties in direct elections of president and vice president; to analyze the practice of cooperation among political parties in   President and Vice President election, and  reviewing political parties building coalition/cooperation as the basis of constitution. The method used in this study is juridical normative. Juridical normative research is library research, ie research on secondary data based on legal normative frameworks. From this study confirmed that the practice of cooperation among political parties in the presidential election in 2004 and 2009 was not in accordance with the initial will (original intent) of the formulator of the 1945 Constitution because it’s created a temporary tactical cooperation. 1945 Constitution required political parties’ cooperation in order to nominate the President and Vice President which is placed in two major principles: firstly, political parties cooperation are expected to generate a long-term partnership which can simplify the amount of political parties naturally.  Secondly, the cooperation of political parties in the presidential election should  be associated with the design of government system  according to the 1945 Constitution i.e the presidential system which generally characterized by not depend on the support from the parliament as commonly applicable in the parliamentary system..