Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah â€œSyariahâ€ di Indonesia (Pandecta Research Law Journal, 2012)
Otonomi Daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan Syariah Islam dengan mengambil contoh zakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah isi (kontent), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam perda syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: kontent dari ajaran Islam sendiri (syari’ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya perda-perda syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Autonomy provides flexibility for regions to plan development, especially in making local regulation in order to achieve national development goals. This study aims to analyze the local regulations associated with the implementation of Sharia law by taking the example of charity. This type of research is the juridical-normative data or by using primary and secondary legal materials. The approachs used are content analysis (contains), concepts and cases. These results indicate that the internalization of Islamic values in Islamic regulations in Indonesia, divided into two sections namely: content of the teachings of Islam (sharia) and also the values of local knowledge held in people’s lives. In addition, the emergence of sharia law in the local regulations is also intended to implement the provisions of Islamic law.