MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI BAGI MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) (Integralistik, 2017)
Periode tahun 1998 bangsa Indonesia benar-benar telah menganut sistem pemerintahan berasaskan kepada demokrasi yang berarti “rakyat berkuasa” (government or rule by the people). Namun kenyatannya, sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu demokrasi meskipun mata pelajaran PKn termasuk pelajaran umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini mata pelajaran PKn tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Padahal sudah ada UU tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada berbagai dokumen resmi kenegaraan seperti pasal 37 UU  No. 20 tahun 2003, pasal 9 UU No. 3 thn 2003, Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ Kep/ 2006. Naskah akademik rancangan UU tentang PKn yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 pilar demokrasi. Karena kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratitasi harus terus dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (civil society) untuk menhadapi semua itu maka demokrasi ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan dan tahu akan hak dan kewajibannya dengan cara mengikuti penerangan melalui sosialisasi yang dikerjakan oleh aparat pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.