Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Dalam Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Penderita Intellectual Disability Di Kampung Idiot (Studi Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) - Putri, Megayani (Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2014)
Pelayanan kesehatan yang prima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo merupakan idaman semua masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang menderita intellectual disability di Kampung Idiot salah satunya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sebagai sebuah institusi yang terikat pada tugas pokok dan fungsi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam mengatasi permasalahan di Kampung Idiot yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dan menganalisis implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori organisasi formal dan pelayanan prima dimana dinas kesehatan sebagai sebuah organisasi bekerja dimulai dari menetapkan rencana strategis yang memiliki visi, misi, dan kebijakan terkait pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dinas kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat penderita intellectual disability adalah meningkatkan akses keterjangkauan obat dan pelayanan kesehatan. Dinas kesehatan melalui unit pelaksana teknis dinas yaitu Puskesmas Jambon memiliki inovasi mengadakan Posyandu bagi masyarakat penderita intellectual disability yang betempat di Rumah Kasih Sayang dengan mengontrol kesehatan dan memberikan vitamin bagi masyarakat disabilitas karena lokasi Rumah Kasih Sayang lebih strategis dan lebih dikenal oleh masyarakat disabilitas. Sedangkan implementasi pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan kepada masyarakat intellectual disability sendiri kurang dan dapat dikatakan tidak prima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam indikator yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban yang berhasil dipenuhi hanya indikator akuntabilitas dan kondisional. Dinas kesehatan seharusnya membuat kebijakan yang dilandasi payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat intellectual disability di Kabupaten Ponorogo sehingga dinas kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat penderita intellectual disability.Kata Kunci : intellectual disability, organisasi formal, pelayanan prima.