Aspek Hukum Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta dalam Naungan Yayasan yang Berbeda (Studi Kasus Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya) - Muhammad Yustino Aribawa; Wiwin Yulianingsih (Jurnal Revolusi Indonesia, 2021)
Banyak jumlah perguruan tinggi swasta di indonesia menimbulkan kesenjangan kualitas. Penyatuan perguruan tinggi swasta menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi swasta. Salah satu yang berhasil adalah Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya. Namun proses penyatuan tersebut masih perlu di teliti lebih dalam tentang dasar dasar pertimbangan penyatuan antara kedua perguruan tinggi swasta dan akibat hukum dari penyatuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan dalam penyatuan perguruan tinggi swasta ini di analisis berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait. Untuk memperkuat analisis maka dilakukan juga wawancara dengan pihak yang terkait. Dasar-dasar penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya antara lain, ketidak mampuan Yayasan Perguruan Ganesya sebagai Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Surya Sehat, rumitnya pengurusan ijin program studi baru dalam bidang kesehatan, dan tidak ada regulasi yang melarang terjadinya alih kelola perguruan tinggi. Penyatuan perguruan tinggi harus diajukan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan indonesia yang di lengkapi dengan syarat-syarat antara lain, persetujuan Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Universitas, Pembina Yayasan dan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Timur. Penyatuan perguruan Akademi Kebidanan Surya Sehat dengan Universitas Dr Soetomo berakibat hilangnya Akademi Kebidanan Surya Sehat dalam pangkalan data pendidikan tinggi dan menyatu ke dalam Universitas Dr Soetomo menjadi program studi kebidanan pada fakultas ilmu kesehatan. Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu tiga tahun sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum di lapangan. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan Standart Operasional Prosedur (SOP) perijinan dan selanjutnya untuk menghindari hambatan pelayanan alumni Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya di perlukan pencantuman data alumni dalam pangkalan data fakultas ilmu kesehatan agar terintegrasi secara fisik maupun secara virtual.