Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden - Laksamana Rihdo Parsada; Elly Sudarti; Nys Arfa (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2022)
This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUUIV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again. Â  ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.Â