STUDI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA BARU TENTANG PAJAK “ATAS PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET” KABUPATEN TULANG BAWANG - Surya Sebayang (Rekayasa : Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2009)
Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 33 tahun 2004tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yangmendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasipemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yangdikenal sebagai era otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini. Otonomi daerah tersebutmemberikan kewenangan serta keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Tulang Bawang dalammengembangkan potensi ekonomi dan sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya. Haltersebut perlu dilakukan karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil (sekitar 10 %) dari anggaran rutin tahun ini (APBD). Keadaan demikian itulah yang mendorongpemerintah daerah otonom berupaya menggali potensi perekonomian untuk meningkatkankemampuan keuangan daerah sendiri. Yang diantaranya adalah dengan rencanamengoptimalkan PAD melalui potensi berkembangnya pengusahaan sarang burung walet,dengan jalan dibuatkannya perda tentang pajak atas pengusahaan sarang burung walet dikabupaten Tulang Bawang.