TINJAUAN YURIDIS SAHNYA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI KABUPATEN KARANGASEM - Ni Ketut Sari Adnyani (Media Komunikasi FPIPS, 2013)
Kabupaten Karangasem memiliki wilayah geografis yang didominasi oleh     fisiografi perbukitan secara keseluruhan terbagi atas 2 zona kawasan, yaitu zona     utara yang merupakan kawasan Pegunungan Abang, dan zona selatan yaitu     Pegunungan Agung. Zona tengah yaitu daratan yang terbagi atas 8 wilayah     kecamatan, yaitu: Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem,     Abang dan Kubu. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka     sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan di Kabupaten Karangasem     khususnya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya     permasalahan di bidang pertanahan. Dengan digunakannya Hukum Adat sebagai     landasan dari pembentukan Hukum Agraria, maka akan menunjang kelanggengan     keberlakuan Hukum Adat. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa jual     beli hak milik atas tanah adalah didasarkan pula atas Hukum Adat yaitu merupakan     suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijual     kepada pembeli untuk selama-lamanya (Penyerahan Yuridis). Adapun tujuan     penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan prosedur pemindahan hak milik     atas tanah karena perjanjian jual beli menurut UUPA, (2) mengungkapkan akibat     hukum daripada jual beli hak milik atas tanah menurut Hukum Adat. Bentuk data     dalam penelitian ini yaitu berbentuk informasi, baik yang berasal dari dokumen     maupun responden. Cara pengumpulan datanya adalah melalui data pustaka dan     data empiris. Responden dalam penelitian ini adalah para pejabat pembuat akta     tanah/PPAT yaitu Notaris di Kabupaten Karangasem. Lokasi Penelitian di tetapkan     di Kantor Badan Pertanahan dan Kantor PPAT Kabupaten Karangasem. Analisa     data penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat berupa pemindahan     hak milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Prosedur pelaksanaan     jual beli hak milik atas tanah yang sudah dibukukan atau yang sudah terdaftar pada     kantor pertanahan dan akibat hukum yang ditimbulkan (1) hak dan kewajiban     pihak pembeli dan penjual dan (2) beralihnya hak milik atas tanah ke tangan     pembeli.