ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI PT PNK KAPUBATEN GRESIK) - Muhammad Umar Fariq (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Muhammad Umar Fariq, Hanif Nur Widhiyanti, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: umarfariq@student.ub.ac.id   ABSTRAK Dalam Penelitian ini mengangkat isu terkait rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason. Rule of reason  digunakan untuk menilai apakah rangkap jabatan tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat dikenakan ketentuan Pasal 26. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah: (1) Apakah terdapat penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan PT PNK? (2) Bagaimana penerapan pendekatan rule of reason dalam rangkap jabatan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di PT PNK?. Pada skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah rangkap jabatan dilakukan oleh Komisaris PT PNK yang merangkap jabatan sebagai Preiden Direktur di PT TPM. Dari analisis menggunakan pendekatan rule of reason didapatkan hasil bahwa rangkap jabatan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Dari rangkap jabatan juga mengakibatkan integrasi vertikal dalam membuat kebijakan mengenai produksi, sehingga membuat PT PNK dapat memiliki posisi dominan sebesar 50%. Dengan posisi dominan tersebut PT PNK juga melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menghambat pesaing potensial. Maka dapat disimpulkan bahwa PT PNK telah melanggar ketentuan pasal 26 karena mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga melanggar ketentuan pasal 25 karena menyalahgunakan posisi dominan yaitu menghambat pesaing potensial di pasar yang bersangkutan. Selanjutnya dibutuhkan peran dari KPPU untuk melakukan penegakan hukum persaingan dengan memberikan pakta integritas kepada PT PNK dan dibutuhkan peran juga dari PT PNK untuk memberhentikan/mengganti komisaris yang melakukan rangkap jabatan.Kata Kunci: rule of reason, rangkap jabatan, praktek monopoli ABSTRACT This research discusses the issue regarding double official positions governed in Article 26 of Law Number 5 of 1999 with the rule of reason approach. This approach aims to see whether the double positions could lead to monopolistic practices and unfair business competition that are punishable under Article 26. The research problems involve: (1) is there any dominant position abuse committed by PT PNK? (2) how is the rule of reason implemented regarding double official positions according to Article 26 of Law Number 5 of 1999 in PT PNK? This research employed empirical-juridical methods and descriptive-qualitative approaches. The commissary of PT PNK was found also serving as the president of the company. With the rule of reason, this research has found out that these double official positions have potentially led to unfair business competition in the market concerned. This also causes vertical integration in the policy-making related to production, causing PT PNK to have 50% of the dominant position. This indicates that the company also misuses the dominant position that could hamper potential competitors. Thus, PT PNK violates Article 26 since it leads to monopolistic practices and unfair business competition and Article 25 regarding the abuse of position, creating a barrier for potential competitors in the market concerned. The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is required to enforce the law by issuing an integrity pact to PT PNK. Moreover, the company is also required to terminate the commissary holding the two official positions. Keywords: rule of reason, double official positions, monopolistic practices