PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR ATAS KESAKSIAN YANG DIBERIKAN KEPADA TERPIDANA NARKOTIKA - Witri Nur Atikah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Witri Nur Atikah, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: witrinuratikah19@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Justice Collaborator serta mengetahui bagaimana pengaturan diberikan kepada terpidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dimasa depan. Adapun jenis penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memerhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan melalui bahan hukum dari perpustakaan dan literatur-literatur yang dimiliki oleh penulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator atas kesaksian yang diberikan terpidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang telah di dapat oleh penulis ada beberapa macam yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA RI No. 4 Tahun 2011 serta Peraturan bersama. Dimana peraturan tersebut masih memiliki kelemahan yaitu tidak diatur secara khusus dan dapat menimbulkan multitafsir serta tidak memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan penuntutan, sehingga dalam prakteknya masih banyak terdapat saksi yang enggan menjadi Justice Collaborator karena sering kali mendapatkan ancaman serius dari pihak tertentu. Untuk itu maka perlu adanya revisi terhadap perundang-undangan yang mengatur secara tegas dalam memberikan perlindungan agar tidak terjadinya multitafsir dalam penerapannya di masa depan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Narkotika, Multitafsir ABSTRACT This research aims to find out the forms of the legal protection of justice collaborators and how the regulations are applied for narcotic criminals as intended in Indonesian legislation in the future. This research employed normative juridical methods, statutory, and conceptual approaches. This research also took into account current legal norms used to provide legal protection. The data were collected from library research and relevant literature, specifically concerning testimonies given by narcotic criminals. The research learned that several forms of legal protection are applied, including Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Circular Letter of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2011, and joint regulation. However, those regulations are not specifically governed, and this situation may lead to multi-interpretation and the absence of legal protection where the person concerned may not have any immunity against charges, making people reluctant to act as justice collaborators. Moreover, justice collaborators often end up with serious threats from certain parties. From this issue, it is deemed necessary that amendments to related laws be taken into account for stricter and more assertive legal protection to avoid any multi-interpretation in the time to come. Keywords: legal protection, justice collaborator, narcotics, multi-interpretation