KESESUAIAN PENGATURAN BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN PRINSIP ASURANSI SOSIAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Kajian yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang j - Yusuf Rendy Rahmawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Yusuf Rendy Rahmawan, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusufrendyrahmawan@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Kesesuaian Pengaturan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan pada  Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan Prinsip Asuransi Sosial Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan. besaran iuran dalam Pepres ini cukup meberatkan peserta. Jika dilihat ratio legis dari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ialah adanya defisit dalam BPJS Kesehatan yang di sebabkan karena adanya fraud dan ketidaktaatan peserta dalam membayar iuran sehingga perlu adanya perbaikan pengelolaan program jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: apakah pengaturan besaran iuran jaminan kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip asuransi sosial dalam sistem jaminan sosial nasional? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual. Dari hasil analisis atas pemasalahan yang ada, bahwa ada ketidaksesuaian pengaturan besaran iuran jaminan kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan Prinsip Asuransi Sosial diantaranya: 1. Kegotongroyongan pada besaran iuran bagi peserta PBI dan PBPU/BP, 2. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan pada besaran iuran bagi peserta PBPU/BP. Fakir miskin dan orang tidak mampu itu tidaklah selamanya dipelihara oleh negara mereka haruslah diberdayakan hingga mampu mandiri. Serta adanya kenaikan besaran iuran cukup membebankan peserta jaminan kesehatan yang seharusnya ditentukan secara proporsional sesuai kemampuan peserta. konsep dalam menentukan besaran iuran dapat diterapkan klasifikasi kelas bagi PBPU dengan rata-rata pengeluaran perbulan berdasarkan klasifikasi kelas masyarakat yang nantinya ditentukan 2% dari pengeluaran tersebut. Kata Kunci: Kesesuaian, Besaran Iuran Jaminan Kesehatan, Asuransi Sosial ABSTRACT This research studies the regulation of the appropriate amount of levy paid for health insurance as outlined in Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance with the Principle of Social Insurance within the system of National Social Security. This issue departs from the effectuation of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance, where the amount designated in the Presidential Regulation seems to be a burden for members. In terms of the ratio legis reflected in the regulation, there is a deficit in the health funds provided due to fraud and lack of knowledge of the members regarding the levy payment. Thus, improvement in the management of the social security program is required. From the above issue, this research investigates whether the regulation concerning the amount of levy paid in health security as outlined in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance is relevant to the principle of social insurance within national social security. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The research has found out that there is an irrelevance in terms of the amount of levy between the Presidential Regulation as mentioned above and the principle of social insurance, involving: 1. The amount of the levy paid for PBI and PBPU/BP members, 2. The percentage of income/wage in the amount of levy for PBPU/BP members. The poor and the needy should not be the responsibility of the state for goods, and, thus, they should be empowered for their independence. The rise in the amount of levy has also come as a burden for the members, while it should be proportionally designated according to the economic conditions of the members. The concept based on which the levy is designated can involve class classification for the PBPU by looking at the average expenses according to the social classes, from which 2% is deducted. Keywords: appropriateness, amount of levy of health insurance, social insurance