ANALISA KONSISTENSI KRITERIA INDIRECT LAND-USE CHANGE DALAM EU RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 2018 TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT 1994) - Rizki Prakoso (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Rizki Prakoso, Hanif Nur Widhiyanti, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizkiprakoso97@gmail.com  ABSTRAK Dalam hukum World Trade Organization (WTO), persoalan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, beserta dua peraturan khususnya yakni, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). Sehubungan dengan hal ini, pada tahun 2018 lalu Uni Eropa mempublikasikan Renewable Energy Directive (RED) II terkait kebijakan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan biofuels pada tahun 2030 mendatang, yang dilakukan secara bertahap dari tahu 2021. Dasar pelarangan ini adalah untuk melindungi lahan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis konsistentsi kebijakan larangan impor atas dasar perlindugan lingkungan hidup ini terhadap pengaturan yang ada dalam WTO. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan terhadap teks RED II dengan kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia berdasarkan peraturan perundang – undangan Indonesia dan sumber Hukum WTO. Hasil dari penelitan ini membuktikan bahwa pelarangan impor Uni Eropa terhadap komoditas minyak Kelapa sawit tidak masuk ke dalam ruang lingkup TBT Agreement ataupun SPS Agreement. Kebijakan ini merupakan bentuk hambatan kuantitatif yang melanggar ketentuan GATT 1994 karena tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal (g) GATT 1994. Kebijakan Uni Eropa ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan chapeau. Kata Kunci: Indirect Land – Use Change, minyak Kelapa Sawit, Area dengan stok Karbon tinggi, Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, Renewable Energy Directive II ABSTRACT Within the purview of the World Trade Organization (WTO), environmental issues are governed in Article XX (b) and (g) of GATT 1994 and in other specific regulations such as the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) and the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). In 2018, European Union issued Renewable Energy Directive (RED) II regarding a ban on the use of palm oil for the need of biofuels by 2030, which is gradually applied from 2021. This ban is intended to protect palm oil plantations. Departing from this issue, this research intends to perform the analysis to find out the consistency of the policy that bans imports on the grounds of environmental protection with the regulations under WTO. This research employed normative-juridical methods and library research to obtain the text of RED II regarding the policy of palm oil plantation management according to the legislation in place in Indonesia and the laws set forth under WTO. The research results show that the ban on imports in the European Union regarding the commodity of palm oil is not categorized within the purview of the TBT Agreement or SPS Agreement. This policy represents a quantitative barrier that violates the provision of GATT 1994 since it fails to fulfill the requirements outlined in Article (g) of GATT 1994. The policy of the European Union is not legitimate since it does not meet the chapeau provision iii. Keywords: indirect land-use change, palm oil, areas with high carbon stock, Article XX (b) and (g) GATT 1994, Renewable Energy Directive II