EFEKTIFITAS PASAL 60 AYAT (1) UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP IZIN EDAR OBAT TRADISIONAL DI KOTA SURABAYA (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya) - Sony Haposan Simamora (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Sony Haposan Simamora, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Sonysimmora22@gmail.com Â  ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Efektifitas Pasal 60 Ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Izin Edar Obat Tradisional di Kota Surabaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya). Pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yang bertujuan untuk meminimalisir peredaran produk yang tidak memiliki izin edar terjual bebas di masyarakat salah satunya produk obat tradisional di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk Mengetahui keefektifitasan Pasal 60 ayat (1) UU No 39 Tahun 2009 di Kota Surabaya serta faktor penghambat pemberian izin edar obat tradsional di Kota Surabaya. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis- normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian adanya penerapan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap izin edar obat tradisional di Kota Surabaya dinilai tidak efektif dan terdapat 2 faktor penghambat yang dialami BPOM yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDA) dan faktor eksternal seperti produsen yang tidak jujur, produsen bekerja sama dengan distributor, masyarakat yang kurang mengerti obat legal. Kata Kunci : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin edar, obat tradisionalÂ ABSTRACT This study examines the effectiveness of Article 60 Paragraph (1) of Law No. 36 of 2009 concerning Health on Distribution Permits of Traditional Medicines in the City of Surabaya (Study of the Food and Drug Supervisory Agency of Surabaya City). The government established the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to oversee the circulation of medicines and food which aims to minimize the circulation of products that do not have a distribution permit sold freely in the community, one of which is traditional medicinal products in Surabaya. The purpose of this study is to determine the effectiveness of Article 60 paragraph (1) of Law No. 39 of 2009 in the city of Surabaya and the inhibiting factors for granting distribution permits for traditional medicines in the city of Surabaya. In this paper, this type of research uses juridical-normative research with a juridical-sociological approach. Based on the results of the study, the application of Article 60 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health to the distribution permit of traditional medicines in the city of Surabaya was considered ineffective and there were 2 inhibiting factors experienced by BPOM namely internal factors including human resources (SDA) and external factors such as dishonest producers, producers working with distributors, people who do not understand legal drugs. Keywords: Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), distribution permit, traditional medicineÂ