LEGALITAS PENGGUNAAN JASA TENAGA PENAGIH OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI - Hilman Milzam (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Hilman Milzam, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hilmanmilzam13@gmail.com   ABSTRAK Pada perkembangan teknologi masa kini, pasar pinjaman dana berbasis teknologi informasi cukup menjanjikan melihat begitu pesatnya perkembangan dari platform tersebut. Pada umumnya pinjaman dana berbasis teknologi informasi memiliki istilah Financial Technology berbasis  Peer to peer lending. Peer to peer lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) berkembang dengan pesat, namun juga memiliki masalah. Dalam Pelaksanaannya, banyak sekali terjadi proses penagihan yang berlebihan oleh jasa penagihan atau Debt Collector. Debitur yang melakukan wanprestasi akan diteror menggunakan ancaman dan kekerasan verbal lainnya. Namun, tidak ada satupun aturan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan jasa penagih pada debitur wanprestasi yang menggunakan  LPMUBTI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Fintech tidak mengatur larangan penggunaan jasa penagih, dan apabila jasa penagih melakukan penagihan secara berlebihan menggunakan kekerasan verbal. Masalah tersebut yang menjadi latar belakang masalah utama, sehingga  peneliti menarik  2 (dua) rumusan masalah. Yang pertama, Bagaimana legalitas penggunaan jasa penagih oleh penyelenggara LPMUBTI terhadap debitur wanprestasi, dan yang kedua adalah Bagaimana Konseptualisasi legalitas penggunaan jasa penagih oleh penyelenggara LPMUBTI yang berkepastian hukum. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dan menggunakan pendekatan penelitian statute approach atau pendekatan perundang-undangan, analytical approach atau pendekatan analitis, dan comparative approach atau pendekatan dengan menggunakan perbandingan. Peneliti juga menggunakan Analytical approach atau pendekatan analitis. Selain itu, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa bahan yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, pendapat para ahli, doktrin dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum ataupun kamus bahasa asing pendukung lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu adanya konseptualisasi aturan baru yang secara khusus mengatur tentang legalitas dan juga aturan main menggunakan jasa penagih kepada debitur wanprestasi yang menggunakan jasa LPMUBTI. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi debitur, kreditur, dan juga penyelenggara LPMUBTI. Selain itu, perlu adanya seidkit penambahan syarat dalam proses pengajuan pinjaman LPMUBTI, sehingga dapat terseleksi calon debitur yang akan mengajukan pinjaman, dalah debitur yang memiliki kemampuan untuk membayar.Kata Kunci: LPMUBTI, Jasa Penagih, Debitur Wanprestasi ABSTRACT Information-technology-based loan services are growing in popularity as they are seen as promising. This platform is commonly known as peer-to-peer lending or information technology-based loan services, but these services do not come without an issue. Debtors sometimes have to suffer from excessive debt collection done by debt collectors when debtors commit a breach of contract. Some even admit that they have to face terrors and threatening words from the debt collectors. Despite this situation, there is no regulation specifically governing debt collecting services harming debtors following non-performing loans. The Regulation of Financial Service Authority Number 77 of 2016 concerning Fintech does not regulate restrictions on the involvement of debt collectors and excessive debt collecting process involving threatening remarks. Departing from this issue, this research aims to investigate the legality of the services given by debt collectors by information-technology-based loan services against debtors committing a breach of contract and the conceptualization of the legality of debt collecting services with legal certainty given by the loan services. This research employed normative-juridical methods, statutory, analytical, and comparative approaches. The data involved primary data obtained from legislation, secondary data from official documents and related books, reports, bachelor theses, master theses, experts’ notions, doctrines, and legislation, and tertiary data sourced from law dictionaries and other foreign language dictionaries. The research results have learned that a new conceptualization specifically governing the legality and guidelines of debt collecting services given by debt collectors is required. This is intended to provide legal certainty for debtors, creditors, and the operation of information-technology-based loan services. Moreover, added requirements to the process of the application of loan provision should also be taken into account to allow a careful appraisal determining that approved debtors are those who are capable of paying off loans. Keywords: LPMUBTI, debt collecting services, debtor committing breach of contract