PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA OLEH BPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL DI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Kediri) - Faris Galih Pratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Faris Galih Pratama, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 169 Malang e-mail: farisgalihp@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh BPOM melalui Loka POM Kabupaten Kediri terhadap peredaran kosmetika ilegal di Kabupaten Kediri. Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika wajib memiliki izin edar. Namun dalam kenyataannya masih terdapat sarana distribusi, dan sarana produksi yang tetap menjual kosmetik ilegal tanpa izin edar. Adapun jenis penelitian penulis gunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosio legal dengan pendekatan penelitian melalui yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh BPOM Terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal di Kabupaten Kediri. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan Staff Loka POM Kabupaten Kediri dan Masyarakat yang berkaitan langsung dengan jual beli kosmetik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskiptif analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka lalu di analisis untuk menemukan penjelasannya dan dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh BPOM Terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal di Kabupaten Kediri mengenai kewajiban kepemilikan izin edar kosmetik dalam suatu produk kosmetik belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor.Kata Kunci: Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Izin Edar, Kosmetik IlegalÂ ABSTRACT This study was conducted aiming to understand the enforcement of state administrative law carried out by BPOM through Loka POM of Kediri Regency against the circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency. According to Article 106 paragraph 1 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that every availability of pharmaceutical including drugs, medicinal ingredients, traditional medicines and cosmetics is required to have a distribution permit. However, in reality, there are still production and distribution facilities that continue to sell illegal cosmetics without a distribution permit. In this research, authors used empirical legal research or socio-legal research with a socio-juridical approach which is conducted through direct research to obtain data related to the enforcement of state administrative law by BPOM against circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency. The data collection method was carried out by conducting field studies through interviews with POM staffs of Kediri Regency and the community who were directly related to the sale and purchase of cosmetics. The analysis used in this research was descriptive analysis by describing the data obtained from the results of research in the field and literature studies and then analyzed to find an explanation, thus the conclusion can be drawn. The results of this study showed the enforcement of state administrative law by BPOM against circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency regarding the obligation to have a distribution permit for cosmetics in a cosmetic product has not been going well due to several factors. Keywords: Enforcement, State Administrative Law, Distribution Permit, Illegal CosmeticsÂ