ANALISIS YURIDIS PENGATURAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA BERUPA PERBAIKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP - Mochammad Syafril Arifanto Hidayat (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Mochammad Syafril Arifanto Hidayat, Yuliati Cholil, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arifantosyafril@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis bagaimana eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungann hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Latar belakang dari pemilihan topik tersebut karena tidak terwujudnya perbaikan lingkungan hidup yang menjadi tujuan utama dari pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 Huruf C UUPPLH. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH 2. Apa alternatif pengganti eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh korporasi guna mewujudukan perbaikan lingkungan hidup di dalam dan luar peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan teknik analisis bahan hukum yaitu deskriptif analitis, interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari pembahasan menunjukkan eksekusi diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH, peraturan terkait lainnya SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002. Namun, perbaikan akibat tindak pidana tersebut sulit terwujud karena Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH dan SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002 tidak mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain itu SKB antar lembaga dalam penegakan hukum pidana terpadu lingkungan hidup tidak diperbarui dan tidak menyentuh eksekusi, Altenatif yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan pendekatan restorative Justice dan reformulasi kebijakan hukum pidana.Kata Kunci: Eksekusi, Pidana Tambahan, Perbaikan Akibat Tindak Pidana, KorporasiÂ ABSTRACT This research aims to find out how an added sentence is imposed by giving environmental responsibility to a company involved in environmental crime. This research topic departed from the failure of the implementation of this responsibility as the main additional sentence that requires environmental responsibility performed by the company concerned as governed in Article 119 Letter C of Law concerning Environmental Protection and Management (henceforth referred to as UUPPLH). Based on the above issue, this research is more focused on the following problems: 1. How is the added sentence requiring environmental responsibility of a company imposed according to Article 120 Paragraph (1) of UUPPLH? 2) what is the substitute available for the execution of the added sentence requiring environmental responsibility performed by a company according to the regulatory provisions within and outside the legislation in Indonesia?Â  This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, which were further analyzed based on descriptive analysis technique, grammatical and systematic interpretation. The research results revealed that the imposition of the sentence is governed in Article 120 Paragraph (1) of UUPPLH and another related regulation in SEJAPIDUM Number B-60/E/Ejp/01/2002. However, this crime has made the sentencing implementation more difficult since the article of UUPPLH and SEJAPIDUM do not comprehensively regulate how the execution of the sentence imposition should be carried out. The SKB among institutions regarding the enforcement of integrated criminal sentences involving environmental responsibility is left outdated and does not touch any matters relating to execution. When this is the case, alternative dispute resolution (ADR) could be taken into account along with restorative justice and policy reformulation in criminal law. Keywords: execution, added criminal sentence, responsibility following criminal offense, corporateÂ