PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA MOJOKERTO (Studi Pasal 35 Ayat 2 Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto) - Della Novia Hermawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Della Novia Hermawan, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dellahermawan10@gmail.com  ABSTRAK Isu mengenai penegakan sanksi administratif terhadap penertiban dilatarbelakangi karena banyaknya papan reklame ilegal yang bermasalah, papan reklame yang seharusnya sudah habis masa izinnya dan penempatan yang salah tidak sesuai sehinga melanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan sanksi administratif, hambatan dan solusi dalam penertiban reklame di Kota Mojokerto menurut Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Selain itu, teknik memperoleh data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Sampling menggunakan Purposive Sampling. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, maka penulis memperoleh jawaban terkait permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mojokerto sebagai penegak Perda di dalam lapangan sudah berjalan cukup baik. Adapun faktor penghambat yaitu terbatasnya sumber daya manusia, faktor masyarakat dan kurangnya komunikasi dari pihak terkait serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Reklame, Satpol PP Kota Mojokerto ABSTRACT The issue regarding the enforcement of administrative sanctions on control is motivated by the number of problematic illegal billboards, billboards that should have expired and inappropriate placement, thus causing the violation of the Regional Regulation of Mojokerto City Number 2 of 2020 concerning Implementation of Advertising. The aim of this study is to analyze the enforcement of administrative sanctions, obstacles and solutions in controlling advertisement in Mojokerto City according to Article 35 Paragraph 2 of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Implementation of Advertising. This research used empirical juridical research with sociological juridical approach and qualitative analysis technical approach. The types of data used are primary and secondary data. In addition, the technique of obtaining data used interviews, observation, and documentation. Sampling technique using purposive sampling. Based on the results of the research using the above method, the authors obtain answers related to the existing problems that the actions taken by Civil Service Police Unit of Mojokerto City as regional regulation enforcers in the field have conducted quite well. The inhibiting factors are limited human resources, community factors and lack of communication from related parties as well as facilities and infrastructure. Keywords: Enforcement of Administrative Sanctions in Controlling Advertisements, Civil Service Police Unit of Mojokerto City