PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PENJUALAN PRODUK-PRODUK IMPOR DALAM CROSS BORDER E-COMMERCE - Sella Flatinaningtyas Ayu Lestari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Sella Flatinaningtyas Ayu Lestari, Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sellafayu@gmail.com Â  ABSTRAK Isu mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM maupun produk lokal terhadap penjualan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dalam Cross Border E-Commerce. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi karena adanya gempuran produk-produk impor dalam e-commerce yang dapat membunuh posisi produk lokal yang diproduksi oleh pelaku UMKM sehingga akan menyebabkan kalah bersaing baik dari segi kualitas maupun harga. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing secara sehat dan adil. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM dari pemerintah secara umum dalam segi perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan dalam peraturan yang disebutkan diatas, penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM dari pemerintah secara umum dalam segi perizinan usaha, pembinaan dan pengawasan. Dimana dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa perlu dilengkapi dengan adanya perlindungan hukum dari segi preventif dan represif. Selain adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlu adanya juga pembatasan kuota impor yang masuk dalam platform e-commerce sesuai peraturan internasional yang termuat dalam General Agreement On Tariffs and Trade (GATT). Selain itu dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020, pembinaan dan pengawasan UMKM dapat dilakukan misalnya dengan cara merinci standar produk dalam negeri dan asing yang ada dalam pasar domestic/lokal. Dibutuhkan pula regulasi khusus terkait dengan perdagangan internasional khususnya dalam bidang e-commerce. Kata kunci: perlindungan hukum, penjualan produk impor, cross border e-commerceÂ ABSTRACT This research studies the legal protection for entrepreneurs of micro, small, and medium enterprises (here in after referred to as MSMEs) and local products over imported products entering Indonesia in Cross Border E-Commerce. This research topic departed from a flux of imported products through e-commerce, likely to paralyze the local products of MSMEs due to overshadowed quality and prices. This research aims to find out and understand the legal protection for the entrepreneurs of MSMEs for healthier and fairer competition. Normative-juridical methods and conceptual approaches were employed. Reviewing Article 96 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 15 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Commerce through Electronic System, Article 33 Paragraph (1) of Regulation of Trade Minister Number 50 of 2020 concerning the Provision of Business Permit, Advertising, Mentoring, Supervision over Entrepreneurs through Electronic System, this research has found out that the legal protection given by the Government to those involved in the MSMEs should cover business permit, mentoring, and the supervision, suggesting that the protection covers both preventive and repressive measures. Moreover, restriction of importing quota in e-commerce platforms should be taken into consideration according to international regulations outlined in General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). In line with Article 33 Paragraph (1) of the Regulation of Trade Minister Number 50 of 2020, mentoring and supervision for the MSMEs could be performed by elaborating the standards of domestic and imported products in the domestic/local market. Specific regulations concerning international trade especially e-commerce are also required. Keywords: legal protection, sales of imported products, cross-border e-commerce