Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional - Hamidi Hamidi; Moh Abdul Latif (YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2021)
The land issue in Madura is a very complicated issue, especially regarding private interests, the general public, and legal entities. This research explains the mechanism for resolving land disputes in the Madura region through mediation by the National Land Agency, and the mediator's method of resolving land disputes. This study uses an empirical juridical research method, which in this study examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results showed that the mediation mechanism carried out by the National Land Agency included first receiving a letter of complaint from one of the parties, secondly reviewing the complaint letter, thirdly calling the Camat, Village Head, Village Apparatus, and Community Leaders for questioning regarding land disputes. The mediator's way of resolving land cases in the Madura region through mediation is, First Calling the two disputing parties, second Mediation efforts are carried out on both parties to the dispute, third If the mediation is successful then a mediation report and a letter of peace agreement are made and if it is not successful then the mediator directs to resolve through the path of legitimacy.Masalah tanah di Madura merupakan masalah yang sangat rumit, terutama mengenai kepentingan pribadi, masyarakat umum, maupun badan hukum. Peneletian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Madura secara mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional, dan cara mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional diantaranya adalah pertama menerima surat pengaduan dari salah satu pihak, kedua Menelaah surat pengaduan, ketiga Memanggil Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat untuk dimintai keterangannya mengenai sengketa pertanahan. Adapun cara mediator dalam menyelesaikan kasus pertanahan di wilayah Madura secara mediasi adalah, pertama Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, kedua upaya mediasi dilakukan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, ketigaapabila mediasi berhasil maka dibuatlah berita acara mediasi dan surat perjanjian perdamaian dan apabila tidak berhasil maka mediator mengarahkan untuk menyelesaikan di lewat jalur letigasi.