Pemberlakuan Perda Syari’ah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial di Surakarta) - Mundakir Mundakir (YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2020)
This paper raises the issue of whether the enactment of Islamic Sharia in Indonesia should be a form of law and/or local regulation that binds the community (formalization of Islamic law) or is sufficiently enforced persuasively. This research takes the object of surakarta people who have enacted Regional Regulation No. 3 of 2006 on Tackling Commercial Sexual Exploitation. Formil the regulation of this area does not mention the word sharia but the substance of the material stipulated in the regulation is entirely sharia material or fiqh. The existence of this government is acceptable to all elements of Surakarta people who have a background and a hiterogen religion. With grounded research and participatory observational data collection techniques, researchers found evidence that Surakarta people fail to cope with the rise of prostitution and commercial sexual exploitation persuasively, they require government involvement (formalization of Islamic law). By looking at the religious characteristics of Surakarta people whose religion is not so strong, the formalization of Islamic law into local regulations finds its significance. For areas where religion is strong enough, the enactment of Islamic Sharia is sufficient with a persuasive pattern based on the religious awareness of the community.AbstrakPaper ini mengangkat permasalahan apakah pemberlakuan Syari’ah Islam di Indonesia perlu menjadi suatu bentuk undang-undangdan/atau peraturan daerah yang mengikat masyarakat (formalisasi hukum Islam) atau cukup diberlakukan secara persuasif. Penelitian ini mengambil obyek masyarakat Kota Surakarta yang telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Secara formil peraturan daerah ini tidak menyebut kata syari’ah tetapi substansi materi yang diatur dalam perda tersebut sepenuhnya materi syari’ah atau fiqh. Keberadaan perda ini dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Kota Surakarta yang memiliki latarbelakang dan pemeluk agama yang hiterogen. Dengan grounded research dan teknik pengumpulan data observasi partisipatoris, peneliti menemukan bukti bahwa masyarakat Kota Surakarta gagal menanggulangi maraknya prostitusi dan eksploitasi seks komersial secara persuasif, mereka membutuhkan keterlibatan pemerintah (formalisasi hukum Islam). Dengan mencermati karakteristik keberagamaan masyarakat Kota Surakarta yang  keberagamaannya tidak begitu kuat, formalisasi hukum Islam menjadi peraturan daerah menemukan signifikansinya. Untuk wilayah-wilayah yang keberagamaannya cukup kuat, pemberlakuan syari’ah Islam pada cukup dengan pola persuasif yang didasarkan atas kesadaran beragama masyarakat.