URGENSI E GOVERNMENT UNTUK MEMPERSIAPKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 - STMIK Duta Bangsa Surakarta/ Mahasiswa Program Doktor FH UNS, Rina Arum Prastyanti (PROSIDING, 2014)
E-Government tidak mudah untuk di implementasikan, namun tantangan global bagi pemerintah yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat, Ditambah dengan globalisasi dimana tahun 2015Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi eratersebut. Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan publiK, sertapola pikir yang sangat berfokus pada peraturan. Permasalahan yang akan diangkat adalah 1) bagaimanakah urgensi e government dalam reformasi birokrasi, 2) Bagaimanakah seharusnya kesiapan pemerintah khususnya pemerintah untuk menghadapi Asean Economic Community ? Urgensi e govenrment yang pertama di karenakan cepatnya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi serta gaya hidup dengan adanya indikasi meningkatnya kemampuanpenggunaan komputer, internet, mobile phone, cloud computing dan jejaring sosial. Hal ini secara otomatis juga berpengaruh pada kemajuandemokrasi danpasar, dengan indikasi pemerintahan yang transparan desentralisasi dan persainganpasar global. Tren dibidang kependudukan seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dikerenakan perbedaan kelas sosial, pendidikan dan lebih terbukanya peran perempuan. Munculnya harapan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publikdalam pembuatankeputusan. Persiapan Pemerintah dalam menghadapi Asean Economic Community dilakukan dengan pembenahan dalam e infrastuktur pada sektor publik, yang pertama adalah kebijakan berupa sinkronisasiteknologi informasi dan komunikasi dengan sistem investasi nasional, kebijakan fiskaldan kontrak multitahunserta penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada industri-industri lokal. Kedua, pembenahan dalam institusi seperti memperkuat manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup pemerintahan, memperkuat kelembagaan melalui program koordinasi dengan pihak ketiga seperti pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi sertasistem keamanan cyber nasional, Ketiga, bidang sumber daya manusia, berupa meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan peningkatan SDM dalam penggunaan Teknologi informasi di bidang industri.Kata Kunci: E Government, Asean Economic Community, Asean Free Trad