Kompetensi Dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam - M Asrorun Niam Sholeh (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2021)
Public leaders in practice often make political promises and it is not uncommon for these promises to come without a realization. Promises without realization often cause problems both philosophically, juridically, and sociologically. Philosophically, it will injure the existence that all promises must be kept. In practice, the promises of leaders and future leaders take many forms when it comes to the perspective of Islamic law. The perspective of jumhur Fuqaha states that keeping promises is impossible and breaking the law is makruh. The Qoidah is a public leader who break their promises are included in the category of sinful leaders (fasiq), this simultaneously impacts that the level of the leader's wickedness will affect the level of people's obedience to him. This research aims to describe the position of promises given by public dreamers to society from an Islamic perspective. The results of this study explain that leaders often give promises that are limited to commitments and leaders should not break promises because the law is haram and promises are a debt that must be paid.Keywords: Promise; Leader; Political Abstrak: Pemimpin publik dalam praktiknya sering kali memberikan janji politik dan tidak jarang janji tersebut hadir tanpa sebuah realisasi. Janji tanpa realisasi sering kali menimbulkan problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis hal tersebut akan menciderai eksistensi bahwa semua janji pada hakikatnya harus ditepati. Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Dalam perspektif jumhur Fuqaha menyatakan bahwa menepati janji itu mustahab dan mengingkarinya hukumnya makruh. Kaidaahnya pemimpin publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (fasiq). Hal ini secara simultan berdampak bahwa dari kadar kefasikan pemimpin akan mempengaruhi kadar ketaaatan rakyat kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan kedudukan atas janji yang diberikan oleh pemimpin publik kepada masyarakat dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemimpin sering memberikan janji yang sebatas komitmen dan pemimpin tidak boleh mengingkari janji karena hukumnya haram dan janji adalah sebuah hutang yang harus dibayar.Kata Kunci: Janji; Pemimpin; Politik