Meninjau Keabsahan Kepemilikan Akta Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dengan Saham Harta Bersama Suami Istri - Ni Made Lalita Sri Devi; I Ketut Westra (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2022)
This study was intended to provide the understanding of the legal validity of the private company of capital partnership established by married couple and the effect resulted by this company. This study used the normative legal research regarding the issues of norms that occured with a norm vacuum. This study contained several legal sources such as primary legal sources that study the limited liability company and secondary legal sources that examined the literature as well as the scientific works. The result of this study indicated that the legals of Limited Liability Corporation does not specifically regulate the holdings prohibition of the married couple without having marriage agreement, however, if the seperation of the asset is unavailable within the ownership of the married couple Limited Liability Corporation shares, it will infringe the Legals of Limited Liability Corporation, this is because of the capital partnership is not included in the Limited Liability Corporation. The consequence of Limited Liability Corporation with only one sharesholder will influence the status of the company because the company as a legal corporation becomes a Limited Liability Corporation that is not taking any responsible as a legal corporation anymore, it will be dismissed by the court because it leads to Chapter 7 number 6 of The Legals of Limited Liability Company. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keabsahan hukum akta Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dan akibat hukum dari suatu Perseroan Terbatas persekutuan modal yang didirikan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terkait persoalan norma yang terjadi dengan suatu kekosongan norma. Penelitian ini termuat dengan beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer yang mengakaji UU PT dan sumber hukum sekunder yang mengkaji literatur maupun karya ilmiah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengkhusus larangan dengan saham suami istri tanpa memiliki perjanjian kawin, akan tetapi jika akta kepemilikian Perseroan Terbatas sahamnya suami istri tidak memiliki pemisahan harta akan menyalahi aturan Undang-undang Perseroan Terbatas hal ini timbul dikarenakan tidak adanya persekutuan modal pada Perseroan Terbatas. Akibat dari suatu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya satu pendiri akan mempengaruhi pada status dari Perseroan Terbatas tersebut karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menjadi Perseroan Terbatas tidak memiliki tanggung jawab sebagai badan hukum lagi, hal seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri karena telah merujuk pada Pasal 7 angka 6 Undang-ndang Perseroan Terbatas.