IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA - Meri Handayani; Muh. Sudirman; Nurharsyah Khaer Hanafie (Jurnal Tomalebbi, 2022)
MERI HANDAYANI, 2022. Implementasi Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengwasannya. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muh. Sudirman, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Dr. Nurharsya Khaer Hanafie, selaku pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. (2) Kendala yang hadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari Satpol PP, Kepolisian dan Masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan razia atau tindakan penyitaan, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar perda baik berupa sanksi pidana kurungan, denda maupun sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha penjualan minuman beralkohol. (2) Adapun kendala yang meghambat pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangya sosialisasi perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penegakan perda, kurangya kesadaran masyarakat dan adanya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.