PROSPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI TULUNGAGUNG - Andri Wahyudi (Publiciana, 2016)
Meski tengah menjadi harapan besar bagi masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah yang berbasis elektronik (E-Governmen) realitanya masih dianggap tertinggal jika dibandingkan Negara-negara lain dikawasan regional/ASEAN dan sekitarnya. Disamping kondisi eksternal seperti tersebut diatas ditingkat internal sendiri masih terjadi ketidakmeratanya penyelenggaraan E-Government terkait pelayanan publik diseluruh wilayah Indonesia. Merujuk survey yang dilakukan PBB yang berjudul     “E-Government Survey 2014”, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal prosess adopsi pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektrik/digital. Meskipun Indonesia cukup lama menempuh langkah-langkah tersebut namun peringkatnya secara internasional masih jauh. Permasalahan lain seperti masalah kesenjangan daerah yang tak kunjung selesai, belum meratanya jaringan internet (tingkat desa), transparansis pemerintah dalam hal pengawasan kinerja juga banyak berpengaruh. Banyak keuntungan sebenarnya dengan lebih meningkatkan penerapan E-Government dimasa mendatang dalam skala nasional, yang dalam waktu dekat bisa dirasakan ialah pelayanan publik E-KTP secara digital menjadi semakin prima demi kemajuan masyarakat bersama.