STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) - IBRAHIM ALAMUDI (Publika, 2014)
STRATEGI PENERAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Pada Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Dan Evaluasi) Ibrahim Alamudi S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (ibrahimalamudi@gmail.com) Indah Prabawati, S.Sos., M.Si S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA Abstrak Standar operasional prosedur yang diterapkan di BKKBN Provinsi Jawa Timur seringkali mengalami hambatan didalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melengkapi tujuan yang akan dicapai. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi beberapa pegawai untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang kurang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah diterapkan sebagai patokan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang membutuhkan alur atau langkah-langkah yang perlu dilalui dalam pengerjaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Penerapan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi dan 2 (dua) orang Staf Penyelenggaranya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi sudah menerapkan SOP AP. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan penerapan SOP AP yang ada di Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP ada beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu pegawai sering mengabaikan alur pekerjaan pada SOP AP yang dirancangkan, masih ditemukan pegawai yang tidak mendapatkan info tentang SOP AP, salinan SOP AP yang belum merata bahkan tidak diketahui oleh pegawai, dan kurangnya pengetahuan mengenai tugas dari supervisi yang membantu pegawai untuk menerapkan SOP AP. Saran untuk penerapan dimasa yang akan datang untuk BKKBN Provinsi Jawa Timur khususnya Bidang Pelatihan dan Pengembangan pada Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi adalah melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam penerapan SOP AP bagi para pegawai selaku pelaksana SOP AP, pemberitahuan informasi perubahan maupun SOP AP sebaiknya dilakukan pemberitahuan secara berkala untuk pemahaman maupun hanya sekedar mengetahui bentuk dari SOP AP tersebut, salinan SOP AP diharapkan untuk lebih disosialisasikan kepada pegawai, lebih diberikan pengertian akan fungsi dan tugas dari supervisi untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).