MODEL PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) TIRTO RINGIN MAKMUR DI DESA NGRINGINREJO KECAMATAN KALITIDU DALAM MEWUJUDKAN LUMBUNG PANGAN NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO - AYU DWI LESTARI (Publika, 2015)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat menjadi lumbung pangan negeri. Untuk itu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun dalam upaya tersebut terdapat kendala ketersediaan air dalam pertanian. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dan pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). HIPPA merupakan kelembagaan pengelolaan irigasi yang dibentuk petani pemakai air secara demokratis untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air dengan aturan yang berkembang di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan petani melalui HIPPA Tirto Ringin Makmur di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan CIPOO (Context-Input-Process-Output-Outcome). Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, observasi, serta wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan petani jika dilihat dengan pendekatan CIPOO beberapa pendekatan belum terpenuhi. Jika dilihat dari Context, yang meliputi kelembagaan, sistem manajemen, kinerja organisasi dan penguasaan materi pemberdayaan sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya menguasai materi pemberdayaan. Sedangkan jika dilihat dari pendekatan Input, Process, Output dan Outcome sudah terpenuhi dengan tersusunnya AD/ART dan laporan keuangan namun untuk program kerja belum pernah disusun. Selain itu jika dilihat tahap keberadayaannya, HIPPA Tirto Ringin Makmur berada pada tahap keberdayaan I yaitu sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan belum adanya kelengkapan kebutuhan organisasi secara kelembagaan seperti belum menguasai materi pemberdayaan sepenuhnya. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan HIPPA dikelola petani secara demokratis agar pengelolaan tidak terjadi tumpang tindih dengan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah sebaiknya juga harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani melalui pelatihan yang harus bersifat continue dan merata. Serta melakukan pengawasan untuk melihat proses pelaksanaan pemberdayaan serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki HIPPA di Kabupaten Bojonegoro. Kata kunci : Model Pemberdayaan, HIPPA, Lumbung Pangan