IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya) - MOHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM (Publika, 2015)
Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengendalikan dampak negatif merokok yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Observasi awal penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan tanda larangan merokok yang sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009, Masih Terjadi Pelanggaran, Kurang tegasnya Sanksi , dsb. Kondisi ini tidak sejalan dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan model Smith adalah pola interaksi yang dilakukan sudah cukup baik dan intens, namun diperlukan perbaikan fasilitas agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Target group sebagian besar sudah cukup tertib walau masih ditemui pelanggaran. Organisasi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam memenuhi tanggung jawabnya namun kedepannya diperlukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya karena belum pernah dilakukan koordinasi. Environmental factors cukup mempengaruhi kebijakan ini namun dapat difasilitasi sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatif yang timbul. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum bus DAMRI sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok