IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB DI SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK - AYU DILA SARI (Publika, 2016)
Abstrak Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu bentuk respon pemerintah dalam menanggapi masalah lunturnya pengetahuan dan penggunaan bahasa daerah sehingga dapat menyebabkan kualitas budi pekerti dan tata karma pemuda di Jawa Timur semakin menurun. Adanya Peraturan Gubernur tersebut bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. Masalah implementasi yang terjadi di SMK Negeri Kertosono adalah kurangnya jumlah sumber daya dalam menunjang keberhasilan implementasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono dengan menggunakan teori dari George Edward III yang memiliki 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namum masih ada beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dari indikator komunikasi adalah kurang jelasnya penyampaian informasi mengenai kebijakan. Kemudian untuk indikator sumber daya yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam proses implementasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya kendala dari indikator disposisi adalah kurangnya insentif bagi guru bahasa daerah. Dan yang terakhir dari indikator struktur birokrasi adalah belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Empat indikator tersebut menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namun perlu adanya beberapa perbaikan seperti peningkatan komunikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk kepada SMK negeri 1 Kertosono. Kata Kunci : implementasi, kebijakan, bahasa daerah