EVALUASI PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA (STUDI EVALUASI KEBIJAKAN BUMDes DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO - BUDI UTOMO (Publika, 2017)
Abstrak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras merupakan salah satu dari 21 BUMDes yang masih aktif di Kabupaten Bojonegoro. BUMDes di Desa ini memiliki 4 unit usaha yaitu unit usaha air bersih (Hippam), unit usaha simpan pinjam, unit usaha rumah bayar listrik, dan unit usaha toko pertanian. permasalahan yang terdapat pada BUMDes ini adalah BUMDes ini belum mampu mengoptimalkan pendapatannya dari keempat unit usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 Tentang Desa (Studi Evaluasi Kebijakan BUMDes di Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Pendamping BUMDes di Desa Sugihwaras yang ditunjuk oleh BAPPEDA, Sekdes Desa Sugihwaras yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa Sugihwaras, dan sebagian masyarakat Desa Sugihwaras sebagai pengguna layanan BUMDes. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras yang dilihat dari 6 indikator model evaluasi yang telah dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu 1) efektivitas, BUMDes di Desa Sugihwaras belum mampu mencapai tujuan dari didirikannya BUMDes karena BUMDes belum mampu meningkatkan PADes yang didasari dari BUMDes ini terlalu fokus untuk membantu masyarakat tanpa memikirkan keuntungan, Untuk mengelola potensi desa hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang dapat mencapainya sedangkan ketiga unit usaha yang lain belum mampu, dari segi menciptakan lapangan kerja BUMDes ini belum mampu menciptakan lapangan kerja karena ketidakmampuan pemerintah desa dalam menggaji pengurus BUMDes 2) efisiensi, yang terjadi dilapangan adalah biaya perawatan sarana dan prasana serta biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat sehingga hampir tidak ada keuntungan, disamping itu gaji yang diterima pengurus BUMDes tidak sepadan dengan usaha yang telah dilakukan, 3) kecukupan, BUMDes di Desa Sugihwaras ini belum mampu memberikan kontribusi pada peningkatan PADes, unit usaha yang mampu mengoptimalkan potensi desa hanya unit usaha air bersih (Hippam) dari keempat unit usaha yang ada, dan juga BUMDes belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Desa Sugihwaras dikarenakan gaji yang diberikan minim, 4) perataan, hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang mampu menjangkau semua masyarakat Desa Sugihwaras, sedangkan ketiga unit usaha lainnya belum mampu melakukan hal tersebut, 5) responsivitas, dari keempat unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes di Desa Sugihwaras hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang mendapat respon yang baik dari masyarakat Desa Sugihwaras, 6) ketepatan, BUMDes ini belum tepat karena belum mampu meningkatkan PADes yang didasari dari kurangnya dukungan pemerintah desa untuk menaikkan tarif, unit usaha ini juga belum tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena unit usahanya bergerak dibidang jasa yang tidak melibatkan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras masih belum optimal, maka saran peneliti adalah 1) Perlu adanya kenaikan tarif pada pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan masyarakat desa dan biaya operasional, 2) penghapusan unit usaha rumah bayar listrik karena sudah tidak efektif dan digantikan dengan unit usaha baru yang dapat merangkul masyarakat sehingga selain meningkatkan PADes juga meningkatkan pendapatan masyarakat, 3) Pekerjaan sebagai pengurus BUMDes diharapkan dapat menjadi pekerjaan utama, sehingga pengurus BUMDes fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes. Kata kunci : Evaluasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)