Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk - DEWI SAFITRI; MEIRINAWATI (Publika, 2019)
ABSTRAK Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nama : Dewi Safitri NIM : 15040674004 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Dra. Meirinawati, M.AP. Salah satu bentuk kegiatan pelayanan publik adalah pelayanan administratif yang didalamnya termasuk sertifikasi kepemilikan hak atas tanah. Dalam pelaksanaan untuk menjamin kepastian hukum tanah, pemerintah menyediakan organisasi publik di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kantor Pertanahan. Sebagai penyedia pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk perlu menunjukkan responsivitasnya dalam menangani setiap permohonan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan responsivitas pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam indikator responsivitas menurut Zeithaml, dkk masih terdapat kendala. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk belum memberikan pelayanan dengan cepat, petugas melayani pemohon hanya berdasarkan kelengkapan berkas pendukung yang dibawa. Kemudian terkait standar waktu dalam memberikan pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki kejelasan waktu bagi setiap pemohon. Selanjutnya untuk ketepatan waktu penyelesaian sertifikat juga belum mampu mendekati target sesuai dengan SOP. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah perlu adanya kejelasan waktu pelayanan bagi setiap masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan, mempermudah adanya akses informasi terkait urusan pertanahan yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh pemohon, perlunya diadakan pelatihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan Publik, Pertanahan. ABSTRACT Responsiveness of the First Time Land Registration Service at the Nganjuk Regency Land Office Name : Dewi Safitri NIM : 15040674004 Study Program : Bachelor of State Administration Science Department : Public Administration Faculty : Social and Legal Sciences Institution : Surabaya State University Advisor : Dra. Meirinawati, M.AP. One form of public service activities is administrative services which include certification of land rights. In the implementation of ensuring the certainty of land law, the government provides public organizations at the Regency / City level, namely the Land Office. As a service provider, the Nganjuk Regency Land Office needs to show its responsiveness in handling every community request. The purpose of this study was to analyze and describe the responsiveness of the first land registration service at the Nganjuk District Land Office. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The focus of this study is an indicator of responsiveness according to Zeithaml et al. The subject of this study was determined by purposive sampling technique. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that from the six indicators of responsiveness according to Zeithaml, et al there were still obstacles. The Nganjuk Regency Land Office has not provided services quickly, the officer serves the applicant only based on the completeness of the supporting files that were brought. Then related to the standard time in providing services, the Nganjuk Regency Land Office does not have a clear time for each applicant. Furthermore, for the timely completion of the certificate, it has not been able to approach the target in accordance with the SOP. The suggestions put forward by researchers are the need for clarity of service time for each community that submits a request for services, facilitates access to information related to land affairs that can be accessed at any time by the applicant, the need for training or technical guidance to improve the ability to provide services. Keywords: Responsiveness, Public Service, Land.