PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (STUDI KASUS DESA PLANDAAN KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG) - TIARA RAMA DIAN; MUHAMMAD FARID MARUF (Publika, 2019)
Pemerintah mengeluarkan program untuk menekan angka kemiskinan di masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai. Program ini melibatkan masyarakat desa utamanya masyarakat miskin, pengangguran dan masyarakat dengan balita gizi buruk. Program ini juga memiliki tujuan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah tahapan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Plandaan melalui Program Padat Karya Tunai berjalan dengan baik. Tahap persiapan dengan diadakannya sosialisasi kepada pekerja. Tahap pengkajian, mengkaji usulan untuk penentuan prioritas kegiatan. Tahap perencanaan alternatif program dengan menampung usulan masyarakat, namun usulan masyarakatnya masih minim. Disisi lain, partisipasi swadaya masyarakatnya tinggi. Tahap pemformulasian rencana aksi dengan penentuan upah pekerja, namun upah ini tidak sesuai dengan aturan. Tahap pelaksanaan, pekerja melaksanakan sesuai tugas namun terdapat kendala yaitu skill yang kurang profesional mengakibatkan terjadinya kemoloran. Tahap evaluasi, pengawasan dan evaluasi dilakukan pihak terkait dan dibuktikan melalui laporan pertanggungjawaban. Tahap terminasi, berakhirnya program ini dimana masyarakat dan pemerintah desa memperoleh manfaat dari program ini. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu Pemdes diharapkan menyediakan wadah penampungan aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Selain itu, Pemdes harus lebih transparan dalam memberikan informasi pengupahan. Pemdes juga diharapkan lebih fokus pada pembangunan potensi yang dimiliki desa. Juga perlu diadakannya pelatihan untuk peningkatan skill pekerja. Terakhir, perlu adanya meningkatkan pengawasan agar pekerja dapat bekerja dengan jauh lebih baik dalam Program Padat Karya Tunai.Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Padat Karya TunaiThe government issued a program to reduce poverty in the community through Cash for Work Cash. This program involves mainly poor rural communities, the unemployed and people with malnutrition children. The program also aims to improve the existing infrastructure in the village.The purpose of this study was to describe the stages of community empowerment through Cash for Work in the village Plandaan.This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the stage of community empowerment which include: the preparation stage, the stage of assessment, program planning stage alternative, the formulation stage of action plan, the implementation phase, evaluation phase and termination stage. The subject of this research was determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion.The results showed that empowering the village community through Cash for Work Plandaan Cash goes well. The preparation phase with the holding socialization to workers.Phase assessment, reviewing proposals for prioritization of activities. The planning stage of the program to accommodate the proposed alternative society, but the proposal is still minimal society. On the other hand, the participation of non-governmental high society. The formulation stage of action plan with the determination of wages, but wages are not in accordance with the rules. The implementation stage, the workers carry out appropriate tasks but there are obstacles, such as lack of professional skills resulted in delay. Phase evaluation, monitoring and evaluation of related parties and evidenced through accountability reports. Termination stage, so the researchers advise that is expected to provide a container shelter Village Government aspiration for people to express their aspirations. Additionally, Village Government should be more transparent in providing information on wages. Village Government also expected to focus on the development potential of the village. Also the need for training to improve the skills of workers. Lastly, the need for increased surveillance so that workers can work much better in Cash for Work.Keywords: Empowerment, Society, Cash for Work