IMPLEMENTASI PROGRAM KEDIRI SINGLE WINDOW FOR INVESTMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI (STUDI PADA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) - MEDRIK PATRIYA WATI; TJITJIK RAHAJU (Publika, 2019)
Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada pelayanan perizinan yang menjadi salah satu pelayanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah yaitu dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik, salah satu daerah di Indonesia yang menjalankannya adalah Kota Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Program Kediri Single Window for Investment yang dikenal dengan KSWI. Salah satu jenis pelayanan melalui KSWI yang mengalami kendala yaitu pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, ketidakpatuhan masyarakat untuk mengurus IMB, dan kurangnya koordinasi antar pelaksana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, dan lingkungan politik, ekonomi, serta sosial. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KSWI terutama pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perbaikan kualitas pelayanan publik. Adapun salah satu saran peneliti bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu P Kota Kediri yaitu agar perlunya pengaturan jadwal untuk koordinasi dengan pihak penyelenggara program yang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Tim Teknis dalam pelayanan IMB agar penyelesaian pelayanan dapat tepat waktu sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang telah ditentukan. Kata Kunci: Implementasi, Program, Izin Mendirikan Bangunan. Abstract The development of information and communication technology is increasingly rapid, demanding the government to improve the quality of public service, especially in licensing service which are one of the service that are often complained of by the public. Government efforts, namely by organizing electronik licensing service, one of the regions in Indonesia that run it is the City of Kediri through the Office of Investment One-Stop Integrates Service namely the Kediri Single Window for Investment Program known as KSWI. One type of service through KSWI is experiencing problems, namely the issuance of Building Contruction Permits. Contraints encountered in the implementation of the program included a lack of public understanding of the program, community disobedience to managing Building licensing, and lack of coordination between implementers. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The focus of the research is the size and objectives of the policy, resiurce, characteristics of implementing agents, communication between organizations, disposition of the emplementor, and political, economic, and social environment. Research subject were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques using interview, observation and documnetation methods. Analysis of data by collection data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the Implementation of the KSWI Program, especially in the issuance of Building Construction Permits by the Citi of Kediri Investment Service and One-Stop Integrated Services was able to run well in accordance with the aim of improving the quality of public service. One of the researchers suggestion for the Kediri City Investment Service and One-Stop Ontegrated Service is that the need for setting a schedule for coordination with other program organizer such as the Public Works and Spatial Planning Service as the Technical Team in Building permit service so that service completion can be timely in accordance with the determined. Keyword: Implementation, Program Building Permit