PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIMPADU-PMI DI UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR - APRILIA SURYA TRIPRASTIWI; FITROTUN NISWAH (Publika, 2020)
Laporan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tahun 2018 mengenai 10 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran di Jawa Timur menunjukkan bahwa 41,36% didominasi oleh problematika pekerja migran nonprosedural. Di sisi lain diketahui bahwa Jawa Timur menjadi provinsi pertama sebagai penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,78%. Hal ini dipicu karena anggapan bahwa bekerja ke luar negeri rumit serta birokratis sehingga menyebabkan masyarakat memanfaatkan jasa calo. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong diterapkannya aplikasi simPADU-PMI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government melalui aplikasi simPADU-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan teori menurut Olusoyi Richard Ashayea dan Zahir Irani (2019) mengenai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi penerapan electronic government dengan meliputi faktor organisasi, politik, ekonomi, hukum, tingkat kekritisan, kepemimpian, kondisi keuangan, tujuan, sikap, serta faktor kolaborasi. Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi simPADU-PMI sudah cukup baik yang dipengaruhi oleh fungsi UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi penyedia layanan publik, komitmen politik dari jajaran pusat dalam menerapkan electronic government, proses pembiayaan yang memadai, adanya kerangka hukum sebagai landasan penerapan layanan electronic government, kegiatan pengembangan kapabilitas pegawai, komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan instansi, proses penganggaran yang tepat, penjabaran dan pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan diterapkannya layanan, dukungan dari pegawai dalam menerapkan layanan electronic government, serta partisipasi dan kerja sama dari pihak eksternal maupun internal dalam membangun sistem layanan yang maksimal. Beberapa hal yang terjadi dalam proses penerapan seperti minimnya jumlah pengguna aplikasi dalam memanfaatkan fitur melamar pekerjaan secara daring yang tercatat masih menembus angka 643 orang, ketergantungan dengan pihak swasta dalam sistem pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi, sistem keamanan yang masih standar, tidak adanya follow-up mengenai status pelamar kerja pada aplikasi menjadi alasan simPADU-PMI belum berjalan secara maksimal.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Electronic Government, simPADU-PMI