PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (STUDI DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA) - Joudi Natama Hansiga (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Joudi Natama Hansiga, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.169 Malang e-mail: jodinatama@gmail.com ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait penegakan hukum disiplin ASN pada masa pandemi Covid-19 di Setjen DPR RI. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena peneliti masih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Setjen DPR RI pada saat diberlakukannya kerja dari rumah (WFH) di masa pandemi covid-19. Jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak bekerja pada jam kerja. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum disiplin ASN pada masa Pandemi Covid-19 di Serketariat Jenderal DPR RI? (2) Apasajakah faktor penghambat dan penunjang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin Aparatur Sipil Negara pada masa pandemi coronavirus disease-19 di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Untuk Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sosio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum disiplin ASN di Setjen DPR RI pada masa pandemi covid-19 belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang belum secara maksimal bekerja. Faktor penunjang dari penegakan hukum yang dilakukan juga baru sebatas pada sistem dan jaringan yang dibentuk oleh Setjen DPR RI. Faktor penghambat yaitu belum dilakukannya tracing secara berkala, lemahnya pengawasan yang dilakukan, kurang tegasnya sanksi, dan kurangnya kesadaran ASN terkait dengan disiplin ASN. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Disiplin Aparatur Sipil Negara ABSTRACT This title departs from several violations committed by the state apparatus of the Secretariat General of the House of Representatives of Indonesia (DPR RI) when they work from home during Covid-19, where they do not work during office hours. From this issue, this research aims to investigate: (1) how are disciplinary measures enforced for the state apparatus of the Secretariat General of DPR RI amidst the pandemic? (2) what are the impeding and supporting factors in the enforcement of the measures? This research employed socio-legal and socio juridical approaches. The results have found that the enforcement has not been effectively performed due to some factors as highlighted by Soerjono Soekanto such as regulations, law enforcement, infrastructure and facilities, the members of the public, and culture. The supporting factors involve law enforcement that is still restricted to systems and networks established by the Secretariat General of the DPR RI. However, regular tracing has not been performed, supervision is deemed weak, sanctions are too lenient, and the state apparatus is not yet aware of the disciplinary measures. Keywords: Law Enforcement, Disciplinary measures for state apparatus