STATUS HUKUM PERLUASAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI TEPI BARAT OLEH ISRAEL BERDASARKAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS - Muhammad Risang Winasis (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Risang Winasis, Adi Kusumaningrum, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: muhammadrisang38@gmail.com ABSTRAK Perluasan pemukiman yang dilakukan oleh Israel di Tepi barat yang dilakukan sejak tahun 1947 merupakan isu yang hangat untuk diperdebatkan karena permukiman tersebut sejatinya berada di luar teritori Israel serta menuai pro dan kontra dari masyarakat internasional, jumlah tersebut mengalami kenaikan setelah berakhirnya perang enam hari. Jumlah permukiman ilegal Israel yang mulai dibangun di wilayah Palestina mengalami kenaikan pada tahun 2013. Pada Bulan Oktober 2021 bahkan otoritas tanah Israel memposting tender untuk rumah baru yang akan dibangun di sejumlah permukiman di Tepi Barat. Pada tahun 2004 International Court of Justice menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel atas pembangunan permukiman di tepi barat ini yaitu terhadap Konvensi Jenewa 1949 pasal 49, dan perluasan tersebut melanggar Resolusi Dewan Keamanan nomor 2334. Penulis menganalisis status hukum perluasan pemukiman tersebut menggunakan prinsip uti possidetis juris mengingat prinsip ini merupakan prinsip yang paling persuasif untuk menentukan batas negara baru dengan tujuan untuk mencegah klaim atas tanah tak bertuan atau terra nullius dan Mahkamah Internasional juga dalam beberapa kasus mengacu kepada prinsip ini untuk memutus sengketa perbatasan antar negara, selanjutnya penulis menganalisis mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban Israel atas perluasan permukiman tersebut. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perluasan permukiman di Tepi Barat yang dilakukan oleh Israel merupakan tindakan illegal karena tidak sejalan dengan tujuan prinsip uti possidetis juris dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendeketan kasus. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan studi kepustakaan. Kata Kunci: Permukiman, Israel, Prinsip uti possidetis juris ABSTRACT The extensive development of houses in the West Bank by Israel has taken place since 1947, and this has been a heavily debated issue since the development area took place outside the territory of Israel and has sparked global pros and cons. The number increased in number after six days the war ended. Illegal housing built in the territory of Palestine also rose in 2013. In October 2021, the authority of Israel posted a new tender for new housing development that would take place in West Bank. In 2004, the International Court of Justice spotted the infringement Israel committed regarding the development, contravening the Geneva Convention 1949 Article 49. This extensive development also violated United Nations Security Council Resolution Number 2334. This research aims to analyze the legal standing of the extensive housing development by considering the principle of uti possidetis juris, recalling that this principle is deemed the most persuasive in determining a new state border aiming to avert claims over no man’s lands or terra nullius. Moreover, in several cases, the International Court of Justice has referred to this principle to settle disputes over state borders. This research also analyzes the type of liability that Israel holds regarding this extensive housing development. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, the research results reveal that this housing development taking place on West Bank is an illegal act since it contravenes the uti possidetis juris principle and violates the sovereignty of another state. The legal materials were obtained from library research. Keywords: housing, Israel, uti possidetis juris principle