PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA SENI DIGITALNYA DITERBITKAN TANPA IZIN DALAM BENTUK NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) (KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) - Angelia Ashyira (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Angelia Ashyira, Yuliati, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: angeliaashyira@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan atas karya seni digital yang diterbitkan tanpa izin dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT). Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai Non-Fungible Token (NFT) sebagai bukti kepemilikan ataupun sebagai suatu ciptaan. Oleh karena itu belum ada kepastian hukum bahwa penerbitan karya seni digital dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) tanpa izin penciptanya adalah pelanggaran Hak Cipta, meskipun pada kenyataannya pencipta tetap mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1) Apakah penerbitan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bukti kepemilikan atas suatu karya seni digital tanpa izin penciptanya merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta yang karya seni digitalnya diterbitkan tanpa izin dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT)?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, Interpretasi sistematis, dan Interpretasi Teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengakui dan tidak mengatur Non-Fungible Token (NFT) tetapi bukan berarti karya seni digital yang dihubungkan ke Non-Fungible Token (NFT) tidak dilindungi. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penerbitan Non-Fungible Token (NFT) yang dihubungkan dengan suatu karya seni digital tanpa izin dari penciptanya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta baik hak moral atau hak ekonomi dari si pencipta. Terkait perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kurang memadai baik dari perlindungan hukum preventif ataupun represif. Sedangkan untuk Non-Fungible Token (NFT) marketplace pada umumnya mengatur mengenai perlindungan represif dan beberapa mengatur mengenai perlindungan preventif. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan Non-Fungible Token (NFT) marketplace memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan hukum untuk para pencipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Non-Fungible Token (NFT) ABSTRACT Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia does not regulate Non-Fungible Token (henceforth referred to as NFT) as proof of ownership or creation. Thus, there is no legal certainty suggesting that the issuance of digital artwork in the form of NFT without the consent of the original creator is considered a violation of copyright despite the loss the creator has to take. From this issue, this research aims to investigate: (1) is the issuance of NFT as proof of ownership of digital artwork without consent of the creator a violation of copyright according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? (2) what legal protection can be given to the creator whose digital artwork is issued without consent in the form of NFT? This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The research results conclude that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not recognize and govern NFT, but it does not mean that digital artwork related to NFT is not given legal protection. Therefore, NFT issuance related to digital artwork without the consent of the creator is deemed to violate the copyright in terms of either the moral or economic rights of the creator. Regarding legal protection, Law Number 28 of 2014 does not sufficiently provide both preventive and repressive legal protection. NFT marketplace governs repressive and preventive protections, and, thus, the terms and conditions of the NFT marketplace play a vital role in giving legal protection to the creators of digital artwork. Keywords: Copyright, Violation of Copyright, Non-Fungible Token (NFT)