ANALISIS RANGKAP JABATAN KOMISARIS DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS DALAM BUMN DAN BUMS DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA - Fega Vande Sugita (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Fega Vande Sugita, Sukarmi, Shinta Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fegavande@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan rangkap jabatan komisaris dan/atau dewan pengawas pada BUMN dan BUMS dalam pasar bersangkutan yang sama atau pada bidang atau jenis usaha yang saling berkaitan erat sehingga dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang telah melegitimasi dan memperbolehkan rangkap jabatan komisaris di BUMN dan BUMS pada pasar bersangkutan yang sama atau pada bidang atau jenis usaha yang saling berkaitan erat sehingga dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana analsis dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Jo. Lampiran BAB V Poin A Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 terhadap Pasal 26 UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan rangkap jabatan dalam BUMN, ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh akan dianalisis penulis dengan menggunakan teknik deskriptif analistis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa telah terjadi konflik hukum antara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Jo. Lampiran BAB V Poin A Peraturan Mentri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang telah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pencabutan Peraturan Menteri oleh Kementrian terkait atau dilakukan judicial review di Mahkamah Agung terkait aturan tersebut atau dilakukan revisi dengan menambahkan frasa diluar pasar bersangkutan dan tidak dalam bidang atau jenis usaha yang berkaitan erat baik sesama BUMN ataupun antara BUMN dan BUMS pada waktu yang bersamaan dalam ketentuan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud. Kata Kunci: Komisaris dan/atau Dewan Pengawas, BUMN, BUMS, Jabatan Rangkap ABSTRACT This research studies the double official positions of commissariat and/or supervisory council in State-Owned Enterprises (henceforth referred to as BUMN) and Private Enterprises (henceforth referred to as BUMS) in relevant markets or closely relevant fields or businesses to take over the market share of particular goods and/or services. This research topic departs from the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/10/2020 that has legitimated and allowed such double official positions in relevant markets or closely relevant fields or businesses to allow the control mentioned. With the above problem, this research aims to analyze Article 2 Paragraph (1) of the Minister’s regulation in conjunction with the Annex to Chapter V Point A of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-10/MBU/10/2020 towards Article 26 of Law Number 5 of 1999 concerning double official positions in BUMN seen from the perspective of business competition law. This research employed normative-juridical methods, statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed in a descriptive method. The research results reveal that there is a conflict of law between Article 2 paragraph (1) of the Regulation of Minister of BUMN Number PER/02/MBU/02/2015 in conjunction with the Annex to Chapter V Point A of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER- 10/MBU/10/2020 and the provision of Article 26 of Law Number 5 of 1999. Therefore, the minister's regulation should have been scrapped by the related ministry, or judicial review should take place in the Supreme Court, or revision could be taken into account by adding the phrase outside relevant markets and not in closely relevant fields or businesses between BUMNs or BUMN and BUMS simultaneously in the provision of the Minister’s regulation concerned. Keywords: commissariat and/or supervisory council, BUMN, BUMS, double official positions