KONSISTENSI PENGGUNAAN PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON TERKAIT PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA - Ika Adelia Rinanta Putri (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Ika Adelia Rinanta Putri, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: ikaadelia1411@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari penggunaan pendekatan per se illegal dan rule of reason pada pasal 15. Dalam bunyi pasal 15 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki sifat penerapan pasal yang dirumuskan secara per se illegal, tetapi pada kenyataannya, yang digunakan adalah pendekatan rule of reason. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sebaiknya menggunakan pendekatan rule of reason untuk perjanjian tertutup. Selain itu, Uni Eropa dalam hal perjanjian tertutup juga menggunakan pendekatan rule of reason. Namun, undang-undang Uni Eropa secara eksplisit menyatakan pengecualian terkait dengan perjanjian terlarang. Kata Kunci: persaingan, per se illegal, dan rule of reasons ABSTRACT This research aims to analyze the legal certainty of the use of per se illegal and rule of reason in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which the article emphasizes per se illegal, contrary to the fact that rule of reason is often used. This situation leads to legal uncertainty. This study is normative research employing statutory, case, and comparative approaches, suggesting that rule of reason should apply to exclusive agreements. Moreover, in terms of exclusive agreements, European Union also refers to the rule of reason, but not for proscribed treaties. Keywords: competition, per se illegal, rule of reasons