Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) - Luhur Nurmala Rizqi (Jurnal Administrasi Publik, 2013)
Abstract In carrying out the administration of local government assets that are still there are problems particularly in local government asset data collection is done manually by the Revenue Service Sector Asset Finance and Asset Management (DPPKA). So that the necessary changes in the administration of assets, is now using a work called Local Assets Management Information Systems (SIMBADA). The purpose of this study was to identify and analyze the administration of local government assets through (SIMBADA) in Malang Regency and constraints. This research uses descriptive qualitative research approach. The result of this research is in the area of ​​administration of assets owned by SIMBADA conducted by Field Asset has not reached the maximum, there is still a problem in the application. Therefore DPPKA Asset particular field need cooperation among stakeholders, improve surveillance, monitoring and evaluation as well as more frequent conduct technology development (BINTEK). Keyword:Assets Administration, Information Management Systems, Assets Abstrak Dalam melaksanakan penatausahaan asset pemerintah daerah yang masih terdapat permasalahan khususnya dalam pendataan asset pemerintah daerah yang dilakukan secara manual oleh Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA). Sehingga diperlukan perubahan dalam proses penatausahaan asset, kini menggunakan alat kerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengidentifikasi dan menganalisis penatausahaan asset Pemerintah Daerah melalui (SIMBADA) di Kabupaten Malang dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh Bidang Asset belum tercapai maksimal, masih terdapat masalah didalam penerapannya. Oleh karena ituDPPKA khususnya bidang Asset perlu melakukan kerjasama antara pihak yang terkait, meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta lebih sering melakukan bina teknologi (BINTEK). Kata Kunci: Penatausahaan asset/barang milik daerah, Sistem Informasi Manajemen, Asset