Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah Dan Surat Pernyataan Miskin) (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar) - Nuryatin Phaksy Sukowati (Jurnal Administrasi Publik, 2013)
Abstract:  Policy Implementation of Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security and Destitute Pronouncement Certificate). The satisfying of public health service should have been acquired by All of people, including by destitute people. Some sort of Public Health Security have been arranged to stand it behind especially in some regencial administration, however it still remained some weaknesses and problems in the range of policy aspects. The Research was aimed to describe and to analyze the implementation process of Local Public Health Security Program (Jamkesda and SPM) also within inhibiting factors and exhibiting factors. The research method used in this research was descriptive qualitative research approach, the research focused on (1) The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Jamkesda and SPM) Blitar Regency or Regent Regulation No.28 of 2012, based on George Edward III Implementation Model, including: communication, resources, disposition, and bureaucatic structure; (2) The Factors which affected to The Policy Implementation of  Public Health Service for Extra Quota Destitute People (Local Public Health Security (Jamkesda) and SPM). The resources were grouped into two, primary data and secondary data. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by following the procedures: data collection, data presentation, and conclusion drawing. Keywords: policy implementation, public health service Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat Peryataan Miskin). Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah kabupaten, namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesda dan SPM) di Kabupaten Blitar serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. fokus penelitian (1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM) atau Perbup No.28 Tahun 2012 berdasarkan model implementasi George Edward III, meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesda dan SPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kata kunci: implementasi kebijakan, pelayanan  kesehatan masyarakat