Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai (Studi terhadap Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada wilayah Sungai Brantas Kota Kediri ). - Fendi Febrianto (Jurnal Administrasi Publik, 2013)
Abstract: Research aims to describe ControlImplementation Policies of Mineral Mining Handling Group C in the Brantas River Basin in Kediri City. This Research aims to describe the factors stimulation and obstacles for the implementation of policies of Mineral Mining Business Handling Group C at Brantas River Basin in Kediri City. This research submit data through observations, interviews and documentation. This is achieved because to the consideration that the researchers wanted to know in depth and obtained a thorough overview of the research object.Based on the analysis of data obtained from the Department of Industry, Trading, Mining and Energy (Disperindagtamben) Kediri City as the department in charge of handling mine found that there are still people who do sand mining activities despite the prohibition sand mining policy enacted along with the program over professions. Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Minerals Mining Control Group C (Sand) Â  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai Brantas Kota Kediri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong serta faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Kota Kediri. Penelitian ini menyampaikan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini ditempuh karena dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap obyek penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri selaku dinas yang bertanggung jawab menangani pertambangan ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir meskipun sudah diberlakukan kebijakan larangan penambangan pasir beserta program alih profesi. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengendalian Usaha PertambanganÂ  Bahan Galian Golongan C (Pasir)